Bireuen – Anggota DPRA Dapil III Bireuen, Rusyidi Mukhtar alias Ceulangiek Wakil ketua Komisi I DPRA, meninjau langsung pembangunan Rumah Sakit (RS) Regional Bireuen di Gampong Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Sabtu (11/1/2025). Didampingi masyarakat Cot Buket dan anggota DPRK Bireuen, M. Yunus alias Keuchik Noh, Ceulangiek menyampaikan keprihatinannya atas pembangunan RS Regional yang belum selesai hingga saat ini.
Saat peninjauan, Ceulangiek mendapati sejumlah tiang pondasi rumah sakit yang belum dilakukan pengecoran. Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besi tiang pondasi telah dicuri akibat lambatnya progres pembangunan. “Kita sangat prihatin dengan kondisi ini. Rumah sakit ini sangat dibutuhkan masyarakat, namun pengerjaannya tak kunjung rampung,” ujarnya.
Ceulangiek mendesak Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pemerintah Aceh untuk berkolaborasi menyelesaikan pembangunan RS Regional Bireuen. Menurutnya, keberadaan rumah sakit ini sangat penting untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat di Bireuen dan sekitarnya.
Sebagai politisi Partai Aceh, Ceulangiek menilai progres pembangunan RS Regional Bireuen harus lebih signifikan, seperti di Kabupaten Aceh Tengah dan Kota Langsa. “Kita berharap proyek RS Regional Bireuen dapat segera dikebut agar setara dengan fasilitas kesehatan di daerah lain,” tegasnya.
RS Regional Bireuen dirancang untuk menjadi pusat rujukan kesehatan bagi lima kabupaten/kota, yaitu Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh utara dan sekitarnya. Oleh karena itu, Ceulangiek meminta keseriusan Pemerintah Aceh dalam menyelesaikan proyek ini.
Ia juga berharap agar Pemerintah Aceh yang baru menjadikan pembangunan RS Regional Bireuen sebagai prioritas, dengan anggaran berbasis kegiatan tahun jamak (multiyears). “Pembangunan ini harus segera terealisasi demi mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Aceh,” katanya.
Ceulangiek menambahkan, penyelesaian pembangunan RS Regional Bireuen akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan di wilayah tersebut. “Kita tidak hanya bicara soal fasilitas, tapi juga soal akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang layak dan memadai,” tutupnya.
