PIDIE | Penertiban tambang emas rakyat di Pulo Loih, Geumpang, Pidie, begitu gamblang menelanjangi watak hukum di negeri ini. Sekali lagi, masyarakat kecil jadi korban dalam skenario legalitas yang nyaris selalu tebang pilih. Aparat berdatangan dengan dalih penegakan aturan, membakar habis peralatan tambang rakyat — modal hidup satu-satunya bagi banyak keluarga. Sementara itu, tambang-tambang berkedok investasi asing, dengan modal besar dan keterlibatan korporasi Cina, dibiarkan saja beroperasi, nyaris tanpa sentuhan, tanpa gesekan dengan hukum.
Aliansi Masyarakat Pulo Loih, didorong tokoh eks kombatan GAM, menuntut keadilan yang nyata, bukan hanya ucapan di forum-forum resmi. Amarah bergolak, bukan sekadar soal alat disita atau nafkah hilang, tapi pada ketimpangan perlakuan yang semakin menyolok. “Kalau memang hukum berlaku, kenapa aparat hanya berani sama masyarakat kecil? Kenapa perusahaan Cina yang menguras emas kita, seenaknya saja?,” demikian suara protes yang berulang kali disuarakan dalam rapat dan aksi warga.
Fakta-fakta di lapangan bicara lebih lantang dari apapun. Mesin-mesin berat milik rakyat dibakar, sementara alat-alat besar milik perusahaan Cina tetap saja bekerja di Pulo Loih, Geumpang. Bahkan santer kabar, praktik setoran rutin dari oknum penambang maupun bos-bos tambang ke aparat berseragam, telah menjadi rahasia umum yang lama dibisiki rakyat. Ada “uang damai” yang disebut-sebut sebagai syarat agar usaha tambang tetap berjalan. Ironisnya, setoran dari warga miskin hanya jadi “jaminan” agar aparat tidak kebablasan, sedangkan pelaku besar—termasuk yang membawa modal dari luar negeri—tak pernah benar-benar disentuh. Siapa sebenarnya yang selama ini dilindungi?
Konflik laten makin tajam karena negara, baik pejabat lokal hingga aparat di lapangan, terus enggan membongkar praktik main mata antara oknum berseragam dengan pengusaha hitam. Ketika aparat turun tangan, yang diincar tetap saja masyarakat biasa. Sementara itu, tak sulit menemukan bukti bahwa perusahaan asing, utamanya milik Cina, terang-terangan menggarap emas di Geumpang tanpa rasa takut. Sudah menjadi rahasia umum, area konsesi mereka dijaga, baik aparat resmi maupun informal. Bukankah ini realitas yang mencolok?
Masyarakat Pulo Loih kini benar-benar kehilangan kepercayaan pada negara dan institusi penegak hukum. Dalam orasi protes, bahkan sudah mulai digelar simbol perlawanan: bendera bulan bintang kembali dikibarkan, seruan “merdeka” kembali terdengar. Bila ketidakadilan semacam ini terus terjadi, bukan mustahil gelombang perlawanan sosial akan membesar dan keluar kendali. Negeri ini tidak asing dengan sejarah konflik karena diskriminasi dan arogansi aparat. Apakah pemerintah benar-benar ingin mengulang sejarah kelam?
Keadilan yang dituntut masyarakat Pulo Loih bukanlah istimewa. Mereka hanya ingin diperlakukan setara. Penegakan hukum yang adil—tanpa kompromi, tanpa suap, tanpa beking. Tapi hari ini, rakyat malah mendapat pengadilan jalanan, sementara hantu kekebalan hukum masih saja berpihak pada modal—khususnya investor tambang Cina yang makin leluasa menjarah bumi Pidie. Negara lupa pada janji konstitusi: melindungi segenap tumpah darah Indonesia, bukan membela kepentingan korporasi luar, apalagi lewat tangan aparat yang rela jadi alat upeti.
Jika pemerintah terus melempar tanggung jawab dan pura-pura tidak tahu, percayalah, percikan protes akan berubah menjadi nyala api yang sulit padam. Rakyat bukan hanya menuntut alat hidupnya dikembalikan, tapi juga menuntut martabat dan keadilan yang sudah lama dirampas negara sendiri. Ketidakadilan yang dipelihara hanya akan membuahkan perlawanan. Jika negara gagal mengembalikan kepercayaan, maka apa yang tersisa selain keputusasaan?
Aparat, pejabat, dan pelaku tambang—semua diajak bercermin. Sudah cukup rakyat Geumpang, Pidie, jadi kambing hitam. Sementara korporasi Cina yang mengeruk kekayaan negeri berjalan terus di lorong aman. Jika hukum terus tumpul ke atas, tajam ke bawah, negeri ini hanya tinggal menunggu waktu sebelum suara “merdeka” benar-benar kembali jadi kenyataan pahit di Pulo Loih. (*)
