Temuan Pemeriksaan BPK di Aceh Tenggara, Dana Beasiswa Salah Peruntukan dan Verifikasi Anggaran Tidak Berjalan Semestinya

AKURAT NEWS 24

- Redaksi

Kamis, 19 November 2026 - 05:59 WIB

5067 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ACEH TENGGARA — Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Tenggara menganggarkan dan merealisasikan dua kegiatan beasiswa dalam Belanja Hibah. Masing-masing Rp50.000.000. Totalnya Rp100.000.000. Di atas kertas, keduanya tercatat sebagai hibah. Tetapi hasil pemeriksaan menunjukkan keduanya salah klasifikasi. Beasiswa berprestasi sebesar Rp50.000.000 seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa. Beasiswa kategori miskin sebesar Rp50.000.000 seharusnya dianggarkan dalam Belanja Bantuan Sosial. Satu badan yang mengurusi uang daerah, dua kegiatan beasiswa, dua-duanya salah tempat.

Beasiswa berprestasi bukan hibah. Beasiswa berprestasi adalah penghargaan atas prestasi, yang diberikan sebagai bentuk apresiasi atas capaian akademik atau nonakademik, dan secara substansi merupakan belanja jasa atau belanja barang dan jasa dalam bentuk pemberian penghargaan. Beasiswa kategori miskin bukan hibah. Beasiswa kategori miskin adalah bantuan kepada masyarakat miskin yang berisiko sosial untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar mereka, dan secara substansi merupakan belanja bantuan sosial. Ketika keduanya dicatat sama-sama sebagai hibah, maka perbedaan mendasar itu hilang. Laporan keuangan tidak lagi menunjukkan siapa yang dibantu dan untuk tujuan apa. Ia hanya menunjukkan ada pemberian hibah Rp100 juta.

Bagaimana mungkin Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang setiap hari mengurusi klasifikasi belanja tidak memahami perbedaan antara hibah, belanja barang dan jasa, dan bantuan sosial? Bagaimana mungkin beasiswa berprestasi dan beasiswa miskin yang jelas-jelas berbeda tujuan dicatat dengan kode yang sama? Apakah penyusun anggaran di BPKD tidak membaca klasifikasi belanja? Atau apakah klasifikasi itu sengaja dibuat agar pencairan terlihat lebih mudah, tanpa harus memenuhi persyaratan bantuan sosial yang mengharuskan verifikasi penerima yang ketat, dan tanpa harus mempertanggungjawabkan beasiswa berprestasi sebagai belanja jasa? Dan jika Rp100 juta saja bisa salah klasifikasi di badan yang seharusnya menjadi penjaga keuangan daerah, bagaimana publik bisa percaya bahwa klasifikasi belanja lain di BPKD sudah benar?

BPK menyebut masalah tersebut disebabkan karena dua hal. Pertama, Sekretariat Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten tidak melakukan verifikasi RKA-SKPK dan rancangan DPA-SKPK sesuai ketentuan. Kedua, Kepala SKPK terkait selaku Pengguna Anggaran tidak menyusun RKA-SKPK dan DPA-SKPK sesuai ketentuan. Dua penyebab itu sudah cukup menjelaskan mengapa kesalahan ini bisa lolos. BPKD yang seharusnya menyusun anggaran dengan benar justru tidak menyusunnya sesuai ketentuan. TAPK yang seharusnya menjadi penjaga terakhir justru tidak memverifikasi. Temuan ini tercantum dalam LHPK BPK Nomor 14.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026, yang dipublikasikan pada 12 Agustus 2026.

Padahal regulasi sudah sangat tegas. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 104, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib dan taat pada ketentuan, serta DPA-SKPK menjadi dasar pelaksanaan belanja sesuai klasifikasi yang benar. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mewajibkan Pengguna Anggaran menyusun RKA-SKPK berdasarkan klasifikasi belanja yang benar dan TAPK memverifikasi RKA-SKPK dan rancangan DPA-SKPK.

Kewajiban klasifikasi itu diperkuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2024, yang menegaskan bahwa Belanja Hibah, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Bantuan Sosial memiliki definisi dan peruntukan yang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan. Belanja Hibah adalah pemberian kepada pihak lain tanpa imbalan dan tanpa persyaratan tertentu. Belanja Barang dan Jasa adalah pembelian barang dan jasa untuk operasional pemerintah, termasuk pemberian penghargaan dalam bentuk jasa. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian kepada masyarakat miskin yang berisiko sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar. Beasiswa berprestasi jelas bukan hibah tanpa imbalan, melainkan penghargaan atas prestasi. Beasiswa miskin jelas bukan hibah, melainkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat miskin.

Kewajiban itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 dan Pasal 18, yang menegaskan bahwa setiap pengeluaran harus didasarkan pada bukti yang sah dan sesuai dengan peruntukannya. Ketika beasiswa berprestasi dan beasiswa miskin dicatat sebagai hibah, maka pengeluaran itu tidak sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam klasifikasi anggaran. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menegaskan bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang andal dan sesuai dengan klasifikasi yang benar. Kesalahan Rp100 juta membuat laporan BPKD tidak andal.

Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 12 dan Pasal 49, menegaskan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan, dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menegaskan bahwa bantuan biaya pendidikan harus diberikan secara tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika beasiswa miskin dicatat sebagai hibah, maka ketepatan sasaran itu tidak bisa dilacak. Siapa penerima beasiswa miskin itu tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial, melainkan seolah-olah sebagai penerima hibah. Dan ketika beasiswa berprestasi dicatat sebagai hibah, maka prestasi apa yang dihargai tidak tercatat sebagai belanja jasa penghargaan.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Tenggara kini harus menjawab dengan bukti, bukan sekadar dalih salah klasifikasi. Siapa saja penerima beasiswa berprestasi Rp50.000.000 itu? Prestasi apa yang dihargai, dan berapa yang diterima masing-masing? Siapa saja penerima beasiswa kategori miskin Rp50.000.000 itu? Bagaimana verifikasi kemiskinannya, dan berapa yang diterima masing-masing? Mengapa dua kegiatan yang berbeda tujuan itu dicatat dengan kode yang sama? Dan mengapa kesalahan sebesar ini bisa lolos dari verifikasi di badan yang seharusnya menjadi penjaga keuangan daerah?

Selama pertanyaan itu tidak dijawab, kesalahan Rp100.000.000 ini bukan sekadar salah kode rekening. Ia adalah bukti bahwa badan yang seharusnya paling paham soal klasifikasi belanja justru tidak mampu membedakan hibah dengan belanja barang dan jasa dan bantuan sosial, bahwa verifikasi anggaran tidak berjalan, dan bahwa uang rakyat untuk beasiswa dicatat bukan pada tempatnya.

TIM INVESTIGASI

Berita Terkait

BPK Ungkap Rp8,9 Miliar Rehab Bangunan Sekolah di Dinas Pendidikan Aceh Tenggara Tak Sesuai Klasifikasi Belanja Modal
BPK Ungkap Salah Klasifikasi Rp8,9 Miliar di Dinas Pendidikan Aceh Tenggara, Bagaimana Nasib Pencatatan Aset Bangunan Sekolah?
BPK Temukan Rp13,1 Miliar di Aceh Tenggara Salah Penganggaran, Apakah Pemkab Aceh Tenggara Akan Koreksi dan Beri Sanksi?
BPK Temukan Penganggaran Aceh Tenggara Tidak Tertib, Rp18,4 Miliar Jadi Bukti Verifikasi RKA-DPA di Aceh Tenggara Hanya Formalitas
BPK Sudah Peringatkan Lewat LHP untuk Aceh Tenggara, Mengapa Salah Penganggaran Rp535 Juta di Aceh Tenggara Masih Terulang dan Tak Pernah Diperbaiki?
Baitul Mal Agara Dorong Kesadaran Muzakki Berzakat, Infak, dan Wakaf
Relawan Prabowo Tantang Keseriusan Pemerintah Pusat, Jembatan Kuning I Terus Dikeluhkan, Solusi Permanen Banjir Ditagih Warga
Gaji Pengurus Baitul Mal Aceh Tenggara Menunggak 6 Bulan, Ketua Dewas Minta Konfirmasi ke Sekda dan Kepala BPKD

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 14:58 WIB

Bupati Karo Buka Rapat Kerja Peningkatan Pelayanan Publik, Dorong Transformasi Budaya Birokrasi.

Kamis, 19 November 2026 - 21:25 WIB

Bupati Karo Lepas 140 Kontingen Karo Peserta FORPROVSU Tahun 2026*

Rabu, 18 November 2026 - 21:44 WIB

BUPATI KARO SERAHKAN HADIAH LOMBA DESA PERCONTOHAN 10 PROGRAM POKOK PKK TAHUN 2026

Rabu, 18 November 2026 - 09:50 WIB

Bupati dan Wabup Karo Hadiri Lepas Sambut Danyonif 125/Si’mbisa

Jumat, 13 November 2026 - 23:29 WIB

Bupati Karo Hadiri Pelantikan Pengurus IDI Cabang Kabupaten Karo Periode 2026–2029: Tekankan Kolaborasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Jumat, 13 November 2026 - 23:18 WIB

Pastikan Kepatuhan Izin dan Pengelolaan Limbah, Tim Gabungan Pemkab Karo Tinjau Usaha Pencucian Wortel di Jalur Jalan Udara – Simpang Empat Surbakti

Jumat, 13 November 2026 - 20:41 WIB

BUPATI KARO JENGUK ANGGOTA POLRI KORBAN KERICUHAN LAHAN USAHA TANI SIOSAR DI RS EFARINA ETAHAM BERASTAGI

Rabu, 11 November 2026 - 21:47 WIB

PEMKAB KARO HIMBAU PENGUSAHA PENCUCIAN DAN GUDANG WORTEL DI BERASTAGI

Berita Terbaru