Sigl – Seribuan honorer dari lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Pidie menggelar aksi damai di Kantor Bupati Pidie pada Senin, 13 Januari 2025. Aksi ini dilakukan untuk memperjuangkan kepastian status mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Para honorer tersebut diterima langsung oleh Pj. Bupati Pidie, Drs. Samsul Azhar, didampingi Pj. Sekda, Jufrizal, S.Sos., M.Si., serta sejumlah pejabat Pemkab. Perwakilan aksi diajak berdialog di ruang kerja Bupati, di mana Pj. Bupati memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk memperjuangkan nasib mereka.
Dalam dialog tersebut, Pj. Bupati menjelaskan bahwa data para honorer telah disampaikan ke pemerintah pusat sebagai salah satu langkah untuk mempercepat pengangkatan mereka. “Kami terus berusaha agar harapan ini bisa terwujud, meski keputusan akhir berada di tangan pemerintah pusat,” ujar Samsul Azhar.
Setelah dialog, Pj. Bupati bersama Pj. Sekda dan pejabat lainnya menemui para honorer yang menunggu dengan tertib di halaman depan kantor. Di sana, beliau mendengarkan langsung keluhan mereka, termasuk pengabdian mereka selama bertahun-tahun tanpa kepastian status sebagai PPPK.
Para honorer mengungkapkan harapan agar Pemkab Pidie memperjuangkan nasib mereka hingga terwujud pengangkatan penuh waktu pada tahun 2025. Meski keputusan ada di tingkat pusat, mereka berharap dukungan Pemkab dapat mempercepat proses ini.
Pj. Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya maksimal sesuai kemampuan dan aturan yang ada. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dengan keuangan daerah agar tidak menjadi beban bagi pemerintah mendatang.
Setelah mendengar penjelasan Pj. Bupati, para honorer kembali ke tempat masing-masing dengan tertib. Aksi damai yang dilakukan dengan cara santun ini mendapatkan apresiasi tinggi dari Pj. Bupati Pidie.
“Mereka datang dengan santun, menyampaikan aspirasi dengan tertib, dan kembali dengan cara yang sama. Ini patut kita apresiasi,” ungkap Samsul Azhar dengan penuh keharuan. Ia juga mengajak semua elemen masyarakat untuk mendukung perjuangan para honorer ini.
Pj. Bupati menegaskan, meskipun pengangkatan PPPK merupakan kewenangan pusat, pemerintah daerah tidak akan tinggal diam. “Kita akan terus memperjuangkan nasib saudara-saudara kita, para pendidik yang telah berkontribusi besar dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa,” pungkasnya. (RED)
