PIDIE | Operasi penertiban tambang emas ilegal di Geumpang, Kabupaten Pidie, pada Jumat, 19 September, kembali menyisakan ironi yang telanjang. Di satu sisi, aparat membongkar dan membakar tenda-tenda darurat milik penambang rakyat, menyita peralatan dulang yang nilainya tidak seberapa. Di sisi lain, pada radius yang tidak jauh dari lokasi penertiban, lebih dari seratus unit ekskavator milik pemodal besar tetap bekerja, meraung siang malam mengoyak perut hutan. Negara hadir dengan gagah di hadapan warga yang lemah, namun mendadak tidak terlihat ketika berhadapan dengan modal besar dan operator asing.
Inilah pangkal dari kegeraman warga Geumpang. Mereka tidak pernah menolak ditertibkan. Yang mereka gugat adalah ketidakadilan yang dipertontonkan berulang kali dengan pola yang sama. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tenda rakyat dianggap ilegal dan harus dimusnahkan, sementara kubangan-kubangan raksasa bekas kerukan alat berat, mess semi permanen milik pemodal, dan jalur logistik industri dibiarkan utuh. Jika tujuan operasi adalah memulihkan lingkungan, logikanya terbalik. Kerusakan paling masif justru datang dari ekskavator, bukan dari dulang.
Fakta lapangan yang dihimpun menunjukkan ada dua rantai besar yang selama ini tidak pernah disentuh secara serius. Rantai pertama adalah bahan bakar. Ratusan ekskavator tidak mungkin beroperasi tanpa pasokan solar industri ribuan liter setiap hari. Pasokan itu tidak datang dari jeriken eceran. Ia datang melalui jalur distribusi yang terorganisir, diduga kuat melibatkan SPBU dan agen penyalur di lingkar Pidie dan Pidie Jaya. Pertanyaannya sederhana dan harus dijawab aparat: dari mana solar industri itu berasal, siapa yang menyalurkan, dan siapa yang memberi izin distribusinya masuk hingga ke jantung hutan Geumpang? Selama mata rantai BBM ini dibiarkan, penertiban apa pun hanya akan menjadi siklus formalitas. Hari ini dibakar, besok solar masuk lagi, lusa alat berat kembali bekerja.
Rantai kedua yang lebih sensitif adalah rantai modal dan penadah emas. Tambang ilegal tidak akan hidup tanpa pembeli. Di Geumpang, jaringan penadah emas mentah bekerja secara terbuka, menampung hasil dari penambang kecil dengan harga murah sekaligus menampung emas dari pemodal besar untuk kemudian dijual ke luar daerah. Inilah mesin uang yang sesungguhnya menggerakkan kerusakan. Anehnya, dalam setiap operasi, yang diburu hanya orang yang menggali, bukan orang yang menampung, mengumpulkan, dan menjual hasilnya. Jika negara serius, bongkar penadahnya di kota, telusuri aliran uangnya, sita rekeningnya.
Namun ada simpul yang jauh lebih besar dan kini menjadi sorotan paling keras publik: keberadaan dan sepak terjang warga negara asing asal Cina di dalam kawasan tambang. Informasi yang beredar di lapangan sangat konsisten. Ada kelompok operator dan pengendali lapangan asal Cina yang secara langsung mengatur titik-titik keruk paling produktif. Mereka tidak datang sendiri, tidak mungkin masuk hutan tanpa difasilitasi, tanpa dijemput, tanpa ditempatkan, dan tanpa diamankan. Di sinilah pertanyaan kritis itu harus diarahkan. Siapa yang mengizinkan mereka masuk? Siapa yang mengurus izin tinggalnya, KITAS-nya, sponsor perusahaannya? Siapa yang memberi karpet merah sehingga aktivitas warga negara asing di kawasan hutan lindung bisa berlangsung bertahun-tahun?
Pada titik ini publik berhak menagih tanggung jawab Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh. Dengan struktur komando teritorial dan intelijen yang dimiliki, mustahil aktivitas ratusan alat berat dan keberadaan orang asing dalam jumlah tidak sedikit bisa lolos dari pantauan. Jika Pangdam dan Kapolda tidak tahu apakah aktivitas itu legal atau ilegal, maka ini adalah kegagalan pengawasan yang serius. Jika tahu namun dibiarkan, maka ini adalah pembiaran yang harus diusut hingga ke tingkat pusat. Negara tidak boleh kalah oleh alasan klasik sulitnya medan. Ekskavator tidak bisa terbang. Ia dibawa dengan tronton, dengan lowbed, melewati jalan umum, melewati pos-pos aparat. Logistiknya kasat mata.
Dugaan bahwa bisnis ini dipelihara oleh setoran menguatkan kecurigaan tersebut. Di lapangan, nilai setoran per unit alat berat disebut-sebut mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Kalikan dengan lebih dari seratus unit yang beroperasi, maka miliaran rupiah berputar setiap bulan di luar kendali negara. Uang itu diduga mengalir kepada oknum di lapangan hingga ke oknum pejabat daerah di tingkat provinsi. Tanpa perlindungan seperti itu, tidak mungkin distribusi logistik dan BBM bisa selancar itu. Inilah yang menjelaskan mengapa yang menjadi korban selalu rakyat kecil, sementara oknum pejabat, oknum aparat, dan pemodal besar meraup keuntungan.
Tim di lapangan telah mengantongi nama-nama pemain yang berada dalam lingkaran tambang Geumpang, mulai dari oknum pejabat daerah, oknum aparat penegak hukum di tingkat lapangan, koordinator alat berat, pengatur jalur BBM, hingga jaringan penadah emas besar yang selama ini tidak tersentuh. Demi etika jurnalistik dan agar proses hukum berjalan tanpa trial by the press, nama-nama itu belum dipublikasikan. Namun daftar itu ada, dan kini bola ada di tangan Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, bahkan hingga Mabes Polri dan Mabes TNI di Jakarta. Desak mereka untuk membuka semua rantai, bukan hanya membakar tenda.
Dampak dari pembiaran ini sudah dirasakan langsung oleh warga. Sungai-sungai yang menjadi sumber air bersih berubah keruh pekat, air tidak lagi bisa diminum, sawah-sawah di hilir gagal panen karena lumpur dan sedimentasi, hutan penyangga hancur. Laporan kerusakan lingkungan berulang kali dibuat, namun selalu berhenti di meja administrasi tanpa pernah menyentuh pemodal utama.
Jika penertiban masih dilakukan setengah-setengah, hanya menyasar rakyat kecil sementara ekskavator milik pemodal besar, jaringan BBM ilegal, penadah emas, dan operator asing asal Cina dibiarkan leluasa, maka pesan yang sampai ke publik sangat jelas: negara tidak sedang menertibkan tambang, negara sedang menyingkirkan rakyat kecil agar yang besar bisa bekerja lebih nyaman. Selama rantai itu tidak diputus total dari hulu hingga hilir, operasi apa pun di Geumpang hanya akan menyisakan sungai yang mati, sawah yang kering, dan pertanyaan yang belum pernah dijawab: untuk siapa sebenarnya kekayaan Geumpang itu dijaga.
