BANDUNG, 10 Desember 2025 – Ikatan Mahasiswa Angkatan Muda Siliwangi (IMA AMS) sukses menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Konferensi Evaluasi HAM Sektoral: Implementasi Hak Dasar Pendidikan, Lingkungan Sehat, dan Kesehatan di Wilayah Bandung Raya.” Acara yang digelar tepat pada Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, 10 Desember 2025, di Sekretariat Braga, Bandung, ini menyoroti akar masalah ketidakpuasan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Kota Bandung.
Diskusi Gorowong Gagasan ini dihadiri oleh mahasiswa dan pelajar dari berbagai institusi di Kota Bandung, serta menghadirkan tiga pembicara kunci: Putra Jalu (Dosen STIKOM), Ilyas Ali Husni, S.Pd. (Aktivis Kota Bandung), dan Dr. Rafih Sri Wulandari, S.IP., M.S. (Aktivis Jawa Barat/Dosen Unla).
Kritik Moral di Tengah Kesenjangan Hak
Para pembicara memaparkan bahwa pemenuhan hak dasar di Bandung Raya masih menghadapi tantangan serius. Putra Jalu menyoroti kesenjangan dalam Hak Dasar Pendidikan, terutama terkait kualitas dan infrastruktur di pinggiran kota. Sementara Dr. Rafih Sri Wulandari menggarisbawahi perlunya pemerataan layanan dan tenaga medis untuk memastikan Hak Dasar Kesehatan dapat diakses oleh kelompok rentan.
Sorotan paling tajam datang dari Ilyas Ali Husni, S.Pd., yang membawa diskusi ke tingkat filosofis. Ia mengkritik keras kondisi moral bangsa yang mengalami dekadensi, di mana gelar dan ijazah tidak lagi berbanding lurus dengan etika publik.
“Hulu dari persoalan HAM adalah cara kita menilai manusia. HAM bukan slogan atau pasal undang-undang; ia kompas moral yang menentukan kualitas peradaban,” ujar Ilyas. Ia menegaskan bahwa pelanggaran HAM, termasuk perusakan Hak atas Lingkungan Sehat, adalah produk dari ekosistem moral yang retak, diperparah oleh apatisme publik dan mekanisme kekuasaan yang represif maupun ideologis.
Ilyas mendesak Generasi Z agar menjadikan HAM sebagai fondasi keberadaban dan memutus rantai ketakutan. “Obatnya bukan politik elektoral, melainkan determinasi moral: keberanian sipil, empati, integritas, dan solidaritas,” tegasnya.
IMA AMS: KKN Biang Keladi, Siap Mengawal
Ananda Putra, Ketua Pelaksana diskusi, menyatakan bahwa hasil kajian yang terkumpul akan segera dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan dan disampaikan kepada pemerintah daerah terkait.
Menutup acara tersebut, Sanjaya Martadipraja, Ketua Ikatan Mahasiswa Angkatan Muda Siliwangi (IMA AMS), menyampaikan pernyataan sikap yang sangat tegas. Sanjaya menyatakan bahwa hasil temuan diskusi akan menjadi dasar desakan IMA AMS kepada pemerintah.
“Hasil kajian ini akan kita lanjutkan dan serahkan ke pemerintah untuk mendesak segera menyelesaikan permasalahan terkait hak-hak dasar masyarakat Kota Bandung yang belum terpenuhi,” kata Sanjaya.
Lebih lanjut, Sanjaya secara eksplisit menunjuk praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) sebagai akar masalah utama yang menghambat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
“Karena kami menganggap KKN-lah yang membuat semua ini terjadi. IMA AMS berkomitmen akan mengawal dan memantau proses ini hingga semua hak masyarakat di Kota Bandung terpenuhi tanpa terkecuali,” pungkas Sanjaya, menggarisbawahi komitmen jangka panjang organisasi mahasiswa tersebut. (Red)
